IMAM DAN LARANGAN BERPOLITIK PRAKTIS: MENIMBANG RELEVANSI PENEGASAN MAGISTERIUM GEREJA DI TENGAH GEMURUH POLITIK MENJELANG PEMILU 2024

Authors

  • Rikardus Moses Jehaut & Benediktus Denar Stipas St. Sirilus Ruteng

DOI:

https://doi.org/10.60130/ja.v12i02.134

Keywords:

Priest, prohibition, practical politics, Church’s magisterium

Abstract

This article is focused on a juridical analysis of the prohibition against priests from being involved in practical politics in the light of the confirmation of the Church's magisterium and its relevance to the 2024 general elections. Using document study methods, this article shows that on the one hand, priests have political rights and therefore they can and even have to get involved in politics for the sake of the general welfare, but on the other hand, they are prohibited from getting involved in practical politics which is directly related to civil power. This prohibition is not intended to limit the political rights of priests but rather is due to considerations of the identity of priests as spiritual ministers, their mission to create peace and harmony and respect for the laity. The author argues that this prohibition is very relevant in the context of the upcoming 2024 elections. Priests must take this Church prohibition seriously and Ordinaries must undertake pastoral and juridical interventions if circumstances demand it.

 

Key Words: Priest, prohibition, practical politics, Church’s magisterium

 

Artikel ini  difokuskan pada analisis  yuridis tentang  larangan  terhadap para  imam untuk terlibat dalam politik praktis dalam  terang penegasan  magisterium Gereja dan relevansinya terhadap pemilihan umum 2024.  Dengan  menggunakan metode studi dokumen, artikel  ini  memperlihatkan bahwa  di satu pihak,  imam  memiliki hak  politik dan karena itu mereka  dapat dan bahkan harus  terlibat dalam politik  demi kesejahteraan umum, namun di lain pihak, mereka dilarang untuk terlibat dalam politik praktis yang berhubungan dengan kekuasaan sipil.  Larangan ini tidak dimaksudkan untuk memasung hak politik imam melainkan karena pertimbangan  identitas  imam  sebagai  pelayan  rohani, misi mereka untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan serta penghormatan terhadap kaum awam. Penulis  berargumentasi bahwa larangan ini sangat relevan dalam konteks pemilu 2024 yang  akan datang. Para imam harus  memperhatikan  secara serius larangan Gereja ini dan para Ordinaris harus  melakukan  intervensi  pastoral dan yuridis  jika keadaan menuntut untuk itu.

 

Kata Kunci: Imam, larangan, politik praktis, magisterium Gereja

 

Downloads

Published

2024-03-14

How to Cite

& Benediktus Denar, R. M. J. (2024). IMAM DAN LARANGAN BERPOLITIK PRAKTIS: MENIMBANG RELEVANSI PENEGASAN MAGISTERIUM GEREJA DI TENGAH GEMURUH POLITIK MENJELANG PEMILU 2024. Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural, 12(02). https://doi.org/10.60130/ja.v12i02.134